Nur Nadlifah Apresiasi Kiprah TPK sebagai Garda Terdepan Cegah Stunting

 BREBES - Peran Tim Pendamping keluarga (TPK) sangat penting sebagai garda terdepan atasi penanganan stunting. Demikian disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PKB Hj. Nur Nadlifah, S.Ag,M.M pada Kegiatan Sosialisasi Stunting dari hulu dalam rangka Penguatan Peran Serta Mitra Kerja dan Stakeholder dalam Implementasi Kegiatan Prioritas Pembangunan Keluarga di SMK Al-Amiriyah, Desa Kambangan, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Minggu (26/11/2023).

Pendampingan keluarga, kata Nur Nadlifah merupakan salah satu strategi percepatan penurunan Stunting yang fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan dan pada masa pasca persalinan hingga sampai anak berusia 5 tahun.

" Sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting, Tim Pendamping Keluarga memiliki peran penting karena pendampingan sebagai katalisator percepatan penurunan Stunting," paparnya.

Tugas utama TPK, lanjut Nur Nadlifah adalah melaksanakan pendampingan kepada keluarga sasaran prioritas meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting

Selain itu juga narasumber lainnya kepala DP3KB kabupaten Tegal Ir.Khofifah menyampaikan, untuk menurunkan angka  Stunting di Kabupataen Tegal , Tim Pendamping Keluarga  (TPK) perlu didukung dan dikuatkan dalam melakukan pendampingan keluarga berisiko stunting (KRS).  

 

"Satu team TPK terdiri dari 3 orang yang terdiri dari unsur tenaga kesehatan, kader posyandu/PKK, dan kader pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD) ," paparnya.

Sementara itu Ketua Tim Pokja Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Jawa Tengah Dra. Harlin Is Ambarwati, MM mengungkapkan, TPK bertanggung jawab kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)  desa/kelurahan dan menyampaikan laporan pendampingan secara periodik dengan melakukan input data  di aplikasi elektronik siap nikah siap hamil (ELSIMIL). 

Related Posts:

Tweet

Hj. Nur Nadlifah : Pernikahan Dini Beresiko Hasilkan anak Stunting

BREBES - Pernikahan dini bisa berbahaya dan menyebabkan stunting. Demikian disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PKB Hj. Nur Nadlifah, S.Ag,M.M pada Kegiatan Sosialisasi Stunting dari hulu dalam rangka Penguata Peran Serta Mitra Kerja dan Stakeholder dalam Implementasi Kegiatan Prioritas Pembangunan Keluarga di Hotel Anggraeni Jatibarang Kabupaten Brebes, Sabtu (25/11/2023).

Pernikahan dini, kata Nur Nadlifah, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah pernikahan di bawah usia 19 tahun.

" Kaitannya pernikahan dini dengan stunting yakni saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang, serta belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar," paparnya.

Para remaja, lanjut Nur Nadlifah, masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka sudah menikah  pada usia remaja misalnya 15 atau 16 tahun, maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan sangat berisiko terkena stunting. 

Selain itu juga narasumber lainnya Praktisi Stunting kabupaten Brebes Hj. Dra. Nahdliatun Syarif menyampaikan, seorang wanita mulai memasuki usia produktif pada usia 21 tahun. 

" Jika dipantau dari segi biologis, pada usia 21-35 tahun perempuan memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan sel telur yang diproduksi sangat berlimpah," ujarnya.

 

Hal senada disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah Eka Sulistia Ediningsih bahwa BKKBN optimis bahwa upaya menyelesaikan masalah stunting terutama terletak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 

"Tetapi jangan lupa bahwa mulainya (intervensi) pada saat remaja. Supaya pada saat sudah hamil dan menyusui dan seterusnya bisa betul-betul menghasilkan keturunan yang berkualitas," pungkasnya.

Related Posts:

Tweet

Hj. Nur Nadlifah : Cegah Stunting itu Penting !

TEGAL - Para orang tua diharapkan mengetahui tentang gejala stunting dan upaya pencegahannya. Demikian disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PKB Hj. Nur Nadlifah, S.Ag, M.M di hadapan komunitas pekerja shuttlecock Kabupaten Tegal di GOR Serbaguna Desa Lawatan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Minggu (19/11/2023).

Gejala stunting pada anak, kata Nur Nadlifah, yang harus diwaspadai oleh para orangtua, diantaranya adalah pertumbuhan tulang pada anak yang tertunda, berat badan rendah apabila dibandingkan dengan anak seusianya dan sang anak berbadan lebih pendek dari anak seusianya.

" Selain itu juga gejala lainnya adalah proporsi tubuh yang cenderung normal tapi tampak lebih muda/kecil untuk seusianya. Hal ini harus mendapat perhatian orang tua sejak dini bahkan saat hamil untuk mencegahnya," lanjutnya.

Ibu hamil, lanjut Nur Nadlifah, diharapkan bisa rutin melakukan pemeriksaan kandungan ke fasilitas kesehatan terdekat, rutin mengkonsumsi Tablet Tambah Darah, serta memenuhi asupan gizi, seperti protein hewani yang baik bagi tumbuh kembang janin. 

" Remaja putri aktif minum tablet tambah darah 1 tablet seminngu sekali. Pemberian ASI ekslusif pada bayi selama 6 bulan. bayi di atas enam bulan diberikan konsumsi protein hewani dan tetap melanjutkan ASI. Jangan lupa datang ke Posyandu setiap bulan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan serta imunisasi balita," paparnya.

Selain itu juga narasumber lainnya Kabid Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan KS dr. Bening Priambudi, MM menyampaikan, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. 

" Hal ini dikarenakan anak stunted, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/ kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif," ujarnya.

 

Hal senada disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah Eka Sulistia Ediningsih bahwa BKKBN optimis bahwa angka prevalensi stunting di Jawa Tengah bisa turun menjadi 14 persen di tahun 2024.

" Semoga stunting di Jawa Tengah bisa terus ditekan hingga tidak ada lagi stunting, dan akhirnya Jawa Tengah bisa menyumbang pemuda pemudi aktif yang kelak akan memberikan peran perubahan pada generasi emas Indonesia di tahun 2045," pungkasnya.

Related Posts:

Tweet

Hj. Nur Nadlifah : Wujudkan Cinta Tanah Air melalui Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

TEGAL - Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PKB  Hj. Nur Nadlifah, S.Ag, M.M melaksanakan kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan bersama santri di aula Pondok Pesantren Al Amiriyah Kambangan Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.

Terlihat peserta sangat antusias datang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi bersama Hj. Nur Nadlifah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Empat Pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Hj.Nur Nadlifah menyampaikan betapa pentingnya masyarakat untuk mengetahui dan memahami Empat Pilar kebangsaan. Hal ini untuk menanamkan kecintaan kita terhadap bangsa dan tanah air (Hubbul Wathan Minal Iman).

“ Sosialisasi Empat Pilar kebangsaan ini sebagai kegiatan untuk mengingatkan kembali dan membumikan nilai-nilai Pancasila, dasar negara Republik Indonesia. Kita wajib menaruh pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita sanggup terhindar dari pemahaman radikalisme dan perilaku intoleran,” paparnya, Sabtu, (18/11/2023 ).

Untuk meminimalisir aktivitas paham radikalisme, Mba Nad mengajak seluruh santri wajib benar -benar tahu nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena Pancasila sendiri adalah ruh dari bangsa Indonesia dan sebuah ideologi yang sesungguhnya wajib sebagai landasan dasar perilaku pada setiap masyarakat negara Indonesia.

Dalam kegiatan ini, Mba Nad memberikan apresiasi pada seluruh santri yang hadir sosialisasi karena telah mengelar sosialisasi Empat Pilar kebangsaan, sebagai anak mudah pentingnya santri ikut terlibat, berkontribusi dan andil dalam demokrasi khususnya dibidang politik yang mengutamakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Related Posts:

Tweet

Nomor Urut Capres dan Cawapres RI

 

Related Posts:

Tweet

Hj. Nur Nadlifah Gelar Sosialisasi 4 Pilar kebangsaan bersama Perempuan ASWAJA Brebes

BREBES - Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PKB  Hj. Nur Nadlifah, S.Ag., M.M  menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan bersama Perempuan ASWAJA Kab. Brebes, Minggu (12/11/2023). Wawasan kebangsaan berupa 4 pilar yang terdiri dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 terus diperkuat oleh Perempuan ASWAJA. Acara tersebut dilaksanakan di Café ORANGE se-Kabupaten Brebes. 

Mba Nad menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI ini merupakan satu program yang dilaksanakan oleh MPR dan merupakan amanat Undang-undang. “Kita tahu bahwa 4 pilar itu merupakan nilai-nilai kebangsaan kita, Pancasila sebagai Ideologi,” ungkapnya. Beliau juga menegaskan bahwa Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara serta NKRI sebagai bentuk negara, harus dijadikan sebagai landasan kebijakan hidup setiap warga Indonesia. “Saat ini pihaknya terus menekankan bagaimana membangun semangat nasionalisme, semangat patriotisme, dan semangat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Bagaimana mencintai Indonesia, dan bagaimana memahami Pancasila,” paparnya.

Sosialisasi 4 pilar terus digalakkan dalam rangka meneguhkan kembali rasa kecintaan kepada NKRI, empat pilar kebangsaan harus terus ditanamkan kepada segenap elemen bangsa.  “Wawasan kebangsaan untuk Daiyah dan Pimpinan Majelis Taklim sangat penting. Apalagi dengan kejadian teror akhir-akhir ini sehingga pemahaman empat pilar mendesak dan perlu diperluas,” ujar mb Nad. 

4 pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. 4 pilar kebangsaan ini menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. Adapun konsep 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri dari: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal. 4 pilar kebangsaan ini merupakan prasyarat minimal bagi bangsa Indonesia untuk berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri.

Related Posts:

Tweet

Semangat Jaringan Perempuan Nahdliyin Kabupaten Tegal Gelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Bersama Mba Nad

TEGAL - Sosialisasi 4 Pilar MPR RI digelar Hj. Nur Nadlifah, S.Ag., M.M. bersama Jaringan Perempuan Nahdliyin  berlangsung kemarin siang di Karlita Hotel, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal pada Sabtu (11/11/2023). 

Dalam kegiatan sosialisasi 4 Pilar mba Nad menyampaikan, di dalam banyak pendapat dan pikiran Kyai Wahab Hasbullah tentang kebangsaan itu jauh mendahului dari kepentingan dan keputusan pemerintahan pada saat itu. Sebagai contoh, Pancasila merupakan hasil daripada gagasan dari para pendiri bangsa bersama ulama.

" KH. Abdul Wahab Hasbullah dan KH Hasyim Asy'ari adalah ulama besar NU yang memiliki pemikiran visioner yang melebihi sikap dan keputusan pemerintahan ketika itu. Maka wawasan kebangsaan berupa 4 pilar yang terdiri dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 yang harapannya terus diperkuat oleh Jaringan Perempuan Nahdliyin melalui perangkat gerakan organisasi," katanya.

Menurut Senator Dapil Jawa Tengah IX, bahwasannya Jaringan Perempuan Nahdliyin adalah garda terdepan dalam mendidik moral generai bangsa. Untuk itu nilai-nilai Pancasila yang merupakan bagian dari 4 pilar MPR RI perlu disampaikan kepada warga NU untuk dapat diterapkan kedalam lingkungan masyarakat khususnya dalam keluarga, terlebih Nadlatul Ulama sebagai Ormas Terbesar di Indonesia memiliki peranan penting untuk menjaga keutuhan NKRI.

Related Posts:

Tweet

Nur Nadlifah : Peran Stakeholder untuk Percepatan Penurunan Stunting

 

BREBES - Prevalensi Stunting di Kabupaten Brebes tahun 2022 mencapai 29,1%, hal ini membutuhkan peran semua pihak untuk menurunkan tingkat prevalensi di tahun 2023. Demikian disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi IX Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Hj. Nur Nadlifah, S.Ag, M.M pada pertemuan sosialisasi advokasi dan KIE Percepatan Penurunan stunting oleh mitra kerja - Konsolidasi Pemangku kebijakan tingkat daerah ( kemitraan ) bersama BKKBN Jawa Tengah di Ruang Pertemuan Hotel Grand Dian Brebes Kabupaten Brebes, Jumat (10/10/2023).

Stunting, kata Nur Nadlifah, masih menjadi ancaman yang besar bagi kondisi kesehatan masyarakat di Brebes. Dirinya berharap semua elemen masyarakat terus meningkatkan inisiatif untuk melawan dan menekan angka stunting hingga capaian satu digit.

"Penanganan stunting harus dilaksanakan secara serius dan tidak boleh main-main. Tentunya melibatkan semua pihak dan juga dukungan dari BKKBN yang berperan sebagai leading sector penanganan stunting," katanya.

Stunting atau kerdil pada anak, lanjut Nur Nadlifah, mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (di bawah lima tahun) akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya.

" Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Periode 1000 hari pertama kehidupan semestinya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu pada tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Fatayat NU Brebes sekaligus praktisi stunting Kabupaten Brebes Nur Wakhidah, M.Pd menyampaikan bahwa Fatayat NU ikut berkiprah menurunkan stunting dengan membangun program Gerakan Sadar Gizi atau lebih dikenal sebagai Gersagi. Inisiatif baik semacam ini terbukti berkontribusi dalam penurunan angka stunting di Brebes. 

Ketua Tim Pokja Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Dra. Harlin Is Ambarwati, MM mengatakan, pembangunan keluarga merupakan isu di berbagai lintas sektor, artinya pembangunan keluarga menjadi tanggung jawab lintas sektor, kementerian lembaga, termasuk pemerintah daerah Indonesia.

Kepala DP3KB Kabupaten Brebes Drs. Akhmad Ma'mun, M.Si sebagai upaya penurunan stunting, DP3KB membentuk Kelompok Bina Keluarga Balita, yang diperluas pada 17 kecamatan di Brebes. Perluasan rintisan pembentukan kelompok BKB melibatkan semua unsur dan stakeholder terkait.

" BKB melibatkan penyuluh KB, Kader Tim Penggerak PKK, hingga kader posyandu. Tujuannya, membina para ibu dan keluarga agar bisa memahami tentang pola asuh yang baik. Sebab, salah satu penyebab stunting karena pola asuh yang salah atau kurang tepat. Sehingga, BKB harapannya bisa meningkatkan edukasi bagi masyarakat," pungkasnya.

Related Posts:

Tweet